Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencurigai adanya praktik mafia beras yang memanfaatkan produk beras fortifikasi untuk meraup keuntungan pribadi.

Praktik curang tersebut memanfaatkan komoditas yang seharusnya mendapatkan dukungan dan fasilitas subsidi dari pemerintah.

Beras fortifikasi merupakan jenis beras yang telah diperkaya dengan tambahan vitamin serta mineral khusus.

Produk tersebut umumnya digunakan dalam program bantuan pangan yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, komoditas pangan itu justru diduga dijual dengan harga tinggi meskipun tidak memenuhi standar fortifikasi yang telah ditetapkan.

Amran menyebutkan bahwa subsidi pangan dari pemerintah sebelumnya mencapai sekitar Rp144 triliun.

Jumlah tersebut kemudian dilaporkan meningkat menjadi sekitar Rp164 triliun pada tahun 2026.

Hasil perhitungan Kementan menunjukkan nilai subsidi yang melekat pada beras fortifikasi mencapai sekitar Rp56 triliun hingga Rp60 triliun.

Seluruh produksi beras nasional pada dasarnya menikmati berbagai bentuk dukungan dan subsidi dari negara.

Dukungan tersebut mencakup subsidi pupuk, benih, irigasi, listrik, bahan bakar minyak, hingga alat mesin pertanian.

Penyimpangan pada komoditas ini dinilai tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menyimpang dari tujuan utama program negara.

Kementan memperkirakan potensi kerugian yang dialami masyarakat akibat dugaan penyimpangan ini mencapai sekitar Rp71 triliun.

Hasil pengujian laboratorium sebelumnya menunjukkan sekitar 80 persen beras fortifikasi terdaftar diduga tidak memenuhi standar.

Produk tersebut ditemukan dijual dengan harga rata-rata Rp22.665 per kg hingga mencapai Rp42 ribu per kg.

Padahal, perkiraan tambahan biaya untuk proses fortifikasi diperkirakan hanya berkisar antara Rp700 hingga Rp1.000 per kg.

Pelaku usaha diduga beralih menjual beras fortifikasi karena ruang untuk mempermainkan harga beras premium semakin sempit.

Untuk menghentikan tindakan tersebut, Kementan berencana menertibkan seluruh produk yang terbukti melanggar ketentuan.

Izin edar produk yang melanggar akan segera dicabut setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Kementan juga akan meneruskan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium kepada Satgas Pangan Polri.

Langkah hukum ini diambil agar seluruh temuan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.