Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memutuskan untuk menempuh jalur banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara.

Keputusan tersebut diambil karena ia merasa kecewa dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.

Abdul Wahid menyatakan bahwa tidak ada satu pun pertimbangan yang meringankan dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.

Selain itu, ia menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya merupakan sebuah rekayasa dan banyak fakta persidangan diabaikan.

Ia mengaku tidak pernah melakukan perbuatan rasuah yang didakwakan kepadanya dan akan terus mencari keadilan hukum.

Perjalanan Kasus dan Tuntutan Jaksa

Vonis dua tahun penjara tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

JPU sebelumnya menuntut agar Abdul Wahid dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan tahun dan enam bulan.

Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan subsider kurungan.

Kasus ini bermula ketika Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada awal November 2025.

Dalam persidangan, ia didakwa memaksa para Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan uang keperluan pribadi.

Total uang yang dikumpulkan dari tindakan tersebut mencapai Rp2,45 miliar sebelum dikurangi sejumlah barang bukti.

Majelis hakim kemudian memutus perkara ini pada persidangan yang digelar di pengadilan tingkat pertama.