Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti aduan Koordinatoriat Wartawan Parlemen terhadap salah satu anggota dewan.

Aduan tersebut dilayangkan akibat pernyataan kontroversial yang dilontarkan Deddy Sitorus saat mengikuti agenda rapat bersama Kementerian Dalam Negeri.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyatakan dokumen pengaduan sudah diterima dan langsung dikoordinasikan bersama jajaran pimpinan serta anggota.

Pihak lembaga etik parlemen kini tengah mengkaji waktu yang tepat guna menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terlapor maupun pihak pelapor.

Meskipun parlemen sedang memasuki masa reses, proses pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan apabila situasi dinilai mendesak oleh pimpinan.

MKD memastikan setiap aduan yang masuk bakal diproses secara objektif tanpa memandang latar belakang afiliasi politik pihak yang dilaporkan.

Sebelumnya, langkah hukum internal ini ditempuh karena politisi tersebut menolak menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada organisasi wartawan.

Dalam penyerahan berkas aduan bernomor pengaduan 78 tersebut, pelapor turut menyertakan sejumlah bukti pendukung berupa rekaman video di ruang rapat.

Organisasi wartawan berharap lembaga pengawas etik tersebut dapat segera menggelar sidang guna memproses perkara sesuai mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP Erwin Syahputra mengungkapkan bahwa pelaporan resmi ini terpaksa ditempuh setelah opsi permintaan maaf secara terbuka diabaikan oleh yang bersangkutan.

Sejumlah barang bukti pendukung, termasuk rekaman video insiden di ruang rapat Komisi II DPR, telah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga etik untuk ditindaklanjuti.