Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam UU APBN 2026.

Putusan tersebut menegaskan bahwa anggaran dana pendidikan di dalam APBN tidak lagi boleh dipakai untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan itu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada hari Kamis siang.

Lembaga peradilan itu mewajibkan pemisahan total anggaran program tersebut dari dana pendidikan mulai dari UU APBN tahun 2027 atau selambat-lambatnya pada 2028.

Alasan Konstitusional dan Batas Waktu Pemisahan

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen harus memenuhi komponen utama pendidikan.

Komponen utama tersebut mencakup peserta didik, pendidik serta tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, hingga evaluasi dan pengembangan.

Pembiayaan untuk berbagai komponen utama itu dipastikan tidak memasukkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis.

MK menilai penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 telah menimbulkan perluasan makna yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending.

Apabila pendanaan Makan Bergizi Gratis masih masuk pada APBN 2027, hal itu hanya dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan utama.

Tantangan Sumber Pendanaan Baru

Anggota MBG Watch Isnawati Hidayah menilai putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah anggaran pendidikan.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru bereuforia karena pemisahan total baru wajib berlaku paling lambat pada 2028.

Isnawati menyebut masih ada potensi terbuka di mana anggaran pendidikan tetap digunakan untuk program tersebut pada 2026 dan 2027.