Tim kuasa hukum Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah mulai membeberkan strategi yang akan ditempuh dalam menghadapi proses hukum.

Meskipun menilai penahanan klien mereka tidak sah, tim penasihat hukum belum mau terburu-buru mengambil langkah praperadilan.

Penasihat hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian menyeluruh terhadap penyidikan.

Sikap ekstra hati-hati tersebut diambil agar setiap langkah hukum yang dipilih memiliki dasar yang sangat kuat.

Keputusan untuk mengajukan praperadilan belum diambil hingga saat ini karena proses kajian masih berjalan secara teliti.

Sikap ini muncul setelah tim hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam prosedur penahanan yang dilakukan.

Mereka menduga terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hasil pemeriksaan awal menyimpulkan bahwa penahanan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.

Salah satu kejanggalan administrasi yang disoroti adalah isi surat perintah penahanan yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2026.

Dalam dokumen resmi itu, tim hukum mendapati adanya bagian poin yang hilang secara tidak wajar.

Surat tersebut langsung melompat dari poin a ke poin e tanpa mencantumkan poin b, c, serta d.

Kejanggalan berikutnya berkaitan dengan waktu penerbitan dokumen hukum yang diterima oleh Febrie Adriansyah.

Febri mengungkapkan bahwa surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan diterima secara bersamaan.

Dokumen tersebut diterima sekitar pukul 19.00 WIB pada hari Jumat pekan lalu.

Padahal, pemeriksaan terhadap Febrie sebagai tersangka baru selesai sekitar pukul 23.00 WIB pada malam yang sama.