Pemerintah didorong segera mengevaluasi sistem penghasilan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat.

Aturan hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan.

Regulasi tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang berlaku lebih dari dua dekade.

Komisi II DPR RI menilai skema gaji kepala daerah perlu diperbarui agar lebih adil dan proporsional.

Pembaruan skema ini juga dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Usulan tersebut mencakup penerapan mekanisme penghargaan serta sanksi berbasis capaian kinerja.

Kepala daerah yang berkinerja baik layak memperoleh penghargaan melalui sistem remunerasi lebih tinggi.

Sebaliknya, kepala daerah yang tidak mencapai target harus menerima konsekuensi setelah evaluasi.

Besaran kenaikan dan formula penghitungan penghasilan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah.

Perbaikan kesejahteraan ini diyakini mampu memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan daerah.

Dorongan tersebut muncul setelah pemerintah menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan.

Kenaikan tukin itu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 dan Nomor 43 Tahun 2000.

Momentum tersebut dinilai tepat untuk mengevaluasi sistem remunerasi pejabat publik lainnya secara menyeluruh.

Mekanisme Remunerasi Berbasis Kinerja

Dalam usulannya, pimpinan Komisi II DPR RI menginginkan adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas bagi para kepala daerah.

Kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dinilai layak memperoleh penghargaan melalui sistem remunerasi yang lebih tinggi.