Prabowo Diminta Reformasi Gaji Kepala Daerah demi Tekan Korupsi
Pemerintah didorong segera mengevaluasi sistem penghasilan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat.
Aturan hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan.
Regulasi tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang berlaku lebih dari dua dekade.
Komisi II DPR RI menilai skema gaji kepala daerah perlu diperbarui agar lebih adil dan proporsional.
Pembaruan skema ini juga dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.
Usulan tersebut mencakup penerapan mekanisme penghargaan serta sanksi berbasis capaian kinerja.
Kepala daerah yang berkinerja baik layak memperoleh penghargaan melalui sistem remunerasi lebih tinggi.
Sebaliknya, kepala daerah yang tidak mencapai target harus menerima konsekuensi setelah evaluasi.
Besaran kenaikan dan formula penghitungan penghasilan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah.
Perbaikan kesejahteraan ini diyakini mampu memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan daerah.
Dorongan tersebut muncul setelah pemerintah menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan.
Kenaikan tukin itu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 dan Nomor 43 Tahun 2000.
Momentum tersebut dinilai tepat untuk mengevaluasi sistem remunerasi pejabat publik lainnya secara menyeluruh.
Mekanisme Remunerasi Berbasis Kinerja
Dalam usulannya, pimpinan Komisi II DPR RI menginginkan adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas bagi para kepala daerah.
Kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dinilai layak memperoleh penghargaan melalui sistem remunerasi yang lebih tinggi.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






