Sebaliknya, kepala daerah yang tidak mencapai target setelah melalui evaluasi pemerintah pusat juga harus menerima konsekuensi yang sepadan.

Besaran kenaikan maupun formula penghitungan penghasilan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah agar menghasilkan sistem yang adil.

Lebih jauh, perbaikan kesejahteraan kepala daerah dipandang bukan sekadar persoalan pendapatan semata, melainkan bagian dari upaya memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan.

Dengan sistem penghasilan yang lebih layak serta berbasis capaian kerja, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang diyakini mampu ditekan secara efektif.

Dorongan reformulasi ini mengemuka tidak lama setelah pemerintah resmi menaikkan tunjangan kinerja prajurit Tentara Nasional Indonesia serta pegawai Kementerian Pertahanan.

Momentum kebijakan tersebut dinilai menjadi saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem remunerasi pejabat publik lainnya di tanah air.