Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan serta prajurit TNI.

Menurut keterangannya, penyesuaian tersebut diambil karena komponen tunjangan kinerja kelompok tersebut sudah cukup lama tidak pernah mengalami kenaikan.

Kebijakan penyesuaian ini tertuang secara jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026.

Pihak Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima salinan peraturan tersebut dan sedang menindaklanjuti pelaksanaannya.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo menyatakan bahwa lembaganya menyambut baik kebijakan itu.

Rico menegaskan bahwa besaran nominal dalam aturan baru tersebut disesuaikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing.

Berdasarkan lampiran peraturan presiden tersebut, KSAD, KSAL, dan KSAU ditetapkan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan.

Sementara itu, posisi Kasum TNI, Wakasad, Wakasal, serta Wakasau mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp44.874.000 per bulan.

Pemerintah berharap penyesuaian ini mampu meningkatkan kinerja serta mengapresiasi capaian reformasi birokrasi di instansi pertahanan.

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan serupa tidak hanya diberikan kepada jajaran pertahanan semata.

Pemerintah turut memberikan perhatian khusus bagi tenaga pendidik serta tenaga kesehatan yang mengabdi di berbagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T.

Sementara itu, pihak Kementerian Pertahanan turut meluruskan informasi mengenai rincian nominal yang beredar di tengah masyarakat luas agar tidak terjadi salah paham.

Penetapan besaran tunjangan tersebut ditegaskan tidak dihitung berdasarkan pangkat bintang empat, melainkan murni mengacu pada kelas jabatan yang diemban oleh masing-masing personel.