Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan lahan seluas 40 hektare di wilayah Ciangir, Legok, Banten.

Lahan tersebut dipersiapkan secara khusus untuk menjadi lokasi pengolahan sampah organik yang berasal dari ibu kota.

Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari ekosistem penanganan sampah di Jakarta.

Kebijakan ini diambil agar beban di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dapat berkurang.

Selain pengolahan organik, sampah anorganik nantinya akan ditangani melalui fasilitas berkonsep reduce, reuse, dan recycle.

Fasilitas tersebut menghasilkan material bahan bakar alternatif atau RDF yang nantinya dikirimkan langsung menuju pabrik semen.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang secara bertahap.

Penerapan sistem baru ini dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tanggal 1 Agustus 2026 mendatang di lokasi tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari transisi penting untuk menghentikan praktik open dumping secara perlahan di TPST Bantargebang.

Sistem controlled landfill sendiri mengatur penempatan serta pemadatan sampah secara jauh lebih tertata dan terstruktur.

Tumpukan sampah nantinya akan ditutup secara berkala menggunakan material tertentu guna menekan bau serta mengurangi risiko kebakaran.

Berdasarkan peta jalan pengelolaan sampah, praktik open dumping pada kuartal II 2026 masih mendominasi dengan porsi 72,56 persen.

Memasuki kuartal III dan IV 2026, porsi open dumping ditargetkan turun signifikan menjadi 50,34 persen secara bertahap.