Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA bersama seluruh asosiasi anggotanya telah mengambil sikap tegas terhadap kebijakan kontroversial dari federasi tertinggi sepak bola dunia.

Sebanyak 55 asosiasi sepak bola dari negara-negara Eropa secara resmi menyatakan penolakan penuh terhadap gagasan kepemimpinan Gianni Infantino.

Penolakan tersebut merespons rencana FIFA yang berniat menjual sebagian saham Piala Dunia kepada pihak investor swasta melalui peluncuran program baru.

Berdasarkan proposal yang beredar, FIFA berencana meraup dana hingga sebesar US$4,2 miliar atau setara dengan Rp74,9 triliun dari penjualan saham minoritas tersebut.

Untuk mewujudkan rencana itu, Gianni Infantino mengeklaim membutuhkan dukungan suara lebih dari 50 persen dari total anggota resmi FIFA.

Namun, langkah tersebut langsung mendapat hambatan besar setelah UEFA menggelar rapat darurat pada Kamis (30/7) guna membahas isu hangat yang bergejolak.

Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa seluruh anggota bersatu padu menolak pengalihan kepemilikan turnamen akbar kepada investor.

Piala Dunia dinilai tidak layak diperlakukan sebagai instrumen produk investasi komersial yang bebas diperjualbelikan kepada pihak swasta.

UEFA juga memperingatkan bahwa keterlibatan investor swasta berpotensi merusak integritas serta arah masa depan cabang olahraga sepak bola dunia.

Segala penentuan kalender internasional hingga format kompetisi dikhawatirkan tidak lagi berorientasi pada nilai terbaik olahraga.

Keputusan strategis nantinya justru akan didorong oleh kepentingan keuntungan finansial para pemegang saham korporasi.

Sebagai bentuk perlawanan nyata, UEFA mengeluarkan ancaman serius terkait keikutsertaan tim nasional asal benua biru di turnamen global.

Seluruh timnas di bawah naungan UEFA dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam ajang apa pun yang diselenggarakan FIFA.

Boikot tersebut akan terus berlaku selama proposal penjualan saham tersebut masih beredar dan belum dibatalkan sepenuhnya.

UEFA menuntut jaminan mengikat agar FIFA tidak lagi membuka ruang swastanisasi terhadap tata kelola maupun kompetisi resmi.