Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembiayaan melalui kerja sama dengan 12 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan guna mengubah mekanisme penilaian aset jaminan agar berjalan secara lebih independen, objektif, dan profesional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia.

Melalui sistem baru ini, penunjukan KJPP tidak lagi dipilih langsung oleh calon mitra koperasi, melainkan ditentukan langsung oleh pihak LPDB Koperasi.

Langkah tersebut bertujuan agar proses valuasi berlangsung lebih kredibel serta terbebas dari potensi konflik kepentingan.

Hasil penilaian nantinya akan disampaikan secara langsung kepada LPDB Koperasi sebagai dasar analisis kelayakan pembiayaan.

Selain itu, LPDB Koperasi bersama seluruh KJPP rekanan turut menandatangani Pakta Integritas demi mewujudkan proses pembiayaan yang transparan dan akuntabel.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi komitmen lembaga dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Kepercayaan publik harus dibangun melalui tata kelola yang kuat serta analisis keputusan pembiayaan yang komprehensif.

Seluruh KJPP yang terpilih telah mengantongi legalitas resmi dari Kementerian Keuangan serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Umum MAPPI Budi Prasodjo menyambut baik kolaborasi tersebut untuk memperkuat ekosistem pembiayaan sektor koperasi nasional.

Kemitraan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan bagi pelaku koperasi di tanah air.