Pemerintah memutuskan untuk menurunkan alokasi Kredit Usaha Rakyat sektor perumahan menjadi Rp30 triliun pada 2027.

Angka tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang berada di angka Rp41,7 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa porsi tersebut merupakan bagian dari total anggaran program pembiayaan rakyat pada 2027.

Total anggaran pembiayaan itu dipatok sebesar Rp394,2 triliun secara keseluruhan.

Airlangga menjelaskan bahwa alokasi KUR perumahan tersebut berpeluang untuk ditingkatkan kembali pada semester 2 2027.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan data penyerapan tahun ini.

Berdasarkan data per 1 Januari hingga 10 November 2026, total penyaluran KUR perumahan mencapai Rp29,6 triliun.

Capaian tersebut setara dengan 70,98 persen dari total plafon yang disediakan.

Dana yang disalurkan tersebut berhasil menjangkau sebanyak 121.301 debitur di berbagai wilayah Indonesia.

Realisasi ini terbagi ke dalam dua kelompok utama yaitu sisi pasokan dan sisi permintaan masyarakat.

Realisasi kredit dari sisi pasokan mencapai Rp10,1 triliun yang mengalir kepada pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi.

Sementara itu, penyaluran dari sisi permintaan masyarakat mendominasi dengan capaian Rp19,4 triliun.

Dana dari sisi permintaan terserap untuk kebutuhan renovasi rumah, pembelian rumah, serta pembangunan rumah guna mendukung kegiatan usaha.

Kebijakan ini dinilai sangat pro rakyat demi menjaga keseimbangan suku bunga.