Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada Kamis, 30 Juli 2026, yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan paket rollover dan non-rollover.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menyatakan putusan tersebut tidak mewajibkan seluruh paket internet menggunakan skema rollover.

Operator justru diwajibkan menyediakan pilihan layanan agar pelanggan dapat menentukan sendiri apakah ingin memakai paket rollover atau non-rollover.

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menyampaikan bahwa inti amar putusan MK terletak pada kewajiban penyelenggara menyediakan alternatif layanan.

Keputusan itu memberikan kewajiban kepada penyelenggara untuk menyediakan layanan pilihan tanpa mengubah seluruh model paket data yang sudah ada.

Menurut Marwan, operator seluler di Indonesia pada praktiknya memang telah menyediakan kedua jenis layanan tersebut bagi para pelanggan.

Putusan MK pada dasarnya memperkuat kepastian hukum bahwa pilihan paket tersebut harus tetap tersedia secara konsisten.

ATSI berpandangan bahwa penyediaan dua pilihan paket sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif.

Selain itu, langkah tersebut juga berfungsi menjaga kapasitas jaringan telekomunikasi agar tetap stabil dalam melayani masyarakat.

Marwan menjelaskan bahwa kewajiban seluruh paket internet menggunakan skema rollover berpotensi meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan secara drastis.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada penyesuaian tarif broadband sehingga menjadi tidak terjangkau.

Melalui skema yang ada, pelanggan tetap bebas memilih paket yang paling sesuai dengan pola penggunaan masing-masing.

Industri telekomunikasi saat ini sedang menunggu aturan teknis resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengimplementasikan putusan tersebut.

Implementasi putusan MK tersebut juga dinilai akan mendorong peningkatan transparansi informasi kepada pelanggan melalui aplikasi digital.