Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan dugaan praktik penipuan mutu beras premium telah merugikan konsumen hingga Rp98 triliun.

Angka kerugian tersebut didapatkan dari selisih harga jual beras di pasaran.

Produk tersebut dijual dengan label premium meski kualitasnya berada di bawah standar.

Hasil Pengujian Mutu Beras

Kementerian Pertanian memaparkan hasil pengujian mutu terhadap 212 merek beras premium.

Parameter utama beras premium menetapkan kadar beras patah maksimal 14,5 persen.

Namun hasil pengujian menunjukkan sejumlah sampel memiliki kadar beras patah mencapai 33,27 persen hingga 59,20 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa beras yang dipasarkan sebenarnya memiliki kualitas di bawah standar.

Amran mengibaratkan praktik kecurangan itu seperti menjual emas 18 karat dengan label 24 karat.

Beras berkualitas rendah tersebut seharusnya hanya layak dijual sekitar Rp8.000 per kilogram.

Akan tetapi produk tersebut justru dipasarkan hingga mencapai harga sekitar Rp17.300 per kilogram.

Selisih harga tersebut menciptakan potensi kerugian masyarakat yang sangat besar.

Tindak Lanjut Hukum

Kementerian Pertanian memperkirakan sekitar 39,75 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar mutu.

Jumlah tersebut setara dengan 12,2 juta ton beras yang diduga merugikan konsumen.

Temuan ini telah dilaporkan dan ditindaklanjuti bersama Satgas Pangan Polri.

Sepanjang 2025 tercatat ada 38 perkara dugaan pelanggaran sektor beras dengan 39 tersangka.

Sebanyak 21 perkara di antaranya telah dinyatakan lengkap dan masuk ke proses persidangan.

Barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat mencapai 373,1 ton.

Selain kasus beras, kementerian juga menangani perkara minyak goreng dan pupuk palsu.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan hingga ke internal kementerian.