Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di kawasan perkotaan dapat diselesaikan secara menyeluruh sebelum tahun 2029.

Penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan atau waste to energy.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyampaikan arahan itu merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Penanganan sampah ini harus dikerjakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar bernilai guna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yuliot dalam acara groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Legok Nangka, Jawa Barat.

Target ambisius ini juga telah dimasukkan secara resmi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029.

Pemerintah pun telah memperkuat payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur khusus penanganan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kementerian ESDM turut menindaklanjuti regulasi itu dengan memberikan berbagai kemudahan perizinan bagi pengembang.

Kemudahan izin tersebut mencakup fasilitas PSEL, pengolahan sampah menjadi bioenergi, serta bahan bakar minyak terbarukan.

Selain regulasi perizinan, pemerintah juga memasukkan proyek pembangunan PSEL ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Dokumen RUPTL PT PLN memuat rencana pengembangan PSEL dengan total kapasitas mencapai 4.502,7 MW.

Pemerintah juga menyediakan fleksibilitas kapasitas pengembangan di luar kuota yang sudah ditetapkan dalam RUPTL.

Percepatan pembangunan fasilitas ini dinilai krusial untuk mengatasi masalah timbunan sampah kota.

Langkah strategis tersebut sekaligus memperkuat bauran energi nasional melalui pemanfaatan sumber terbarukan.