Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan penyesuaian tunjangan kinerja bagi seluruh prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Aturan kenaikan penghasilan tambahan tersebut resmi termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026.

Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo membenarkan penerbitan regulasi baru terkait penyesuaian kesejahteraan aparatur pertahanan tersebut.

Pihak kementerian telah menerima salinan aturan resmi dan langsung mengawal proses implementasinya di lapangan.

Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi nyata atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja institusi.

Kementerian Pertahanan berharap penyesuaian tersebut mampu mendongkrak profesionalisme personel dalam menjaga kedaulatan negara.

Besaran nominal tunjangan yang cair disesuaikan langsung berdasarkan kelas jabatan masing-masing penerima di dalam struktur.

Pimpinan tinggi seperti KSAD, KSAL, dan KSAU tercatat menerima tunjangan kinerja senilai Rp48.613.500 setiap bulan.

Sementara itu, Kasum TNI bersama para wakil kepala staf mendapat alokasi tunjangan sebesar Rp44.874.000 per bulan.

Kebijakan penyesuaian kesejahteraan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan taraf hidup personel, tetapi juga memotivasi seluruh jajaran untuk maksimal mengawal berbagai program strategis negara.

Kementerian Pertahanan memastikan seluruh mekanisme pencairan dan penyesuaian nominal akan berjalan tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.