Lembaga antikorupsi dinilai mati langkah dalam menangani perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang menyeret Febrie Adriansyah.

Saut Situmorang selaku mantan Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa lembaganya memiliki kewenangan jelas untuk melakukan koordinasi dan supervisi.

Namun instrumen tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mengusut perkara yang melibatkan eks aparat penegak hukum dari Indonesia tersebut.

Risiko penanganan perkara oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dinilai sangat besar karena menyangkut institusi yang pernah menjadi rumah Febrie.

Potensi benturan kepentingan itulah yang membuat peran aktif dari lembaga antikorupsi melalui fungsi koordinasi sangat diperlukan.

Kewenangan tersebut bukan sekadar pilihan melainkan instrumen hukum agar proses penegakan hukum berjalan objektif serta bebas konflik kepentingan.

Saut menilai sikap pasif tersebut mencerminkan ketidaksiapan dalam memanfaatkan kewenangan yang sudah diatur secara jelas di dalam undang-undang.

Pasal 10 Undang-Undang KPK telah mengatur fungsi koordinasi dan supervisi beserta berbagai indikator pelaksanaannya secara terperinci.

Febrie Adriansyah sendiri telah resmi ditahan pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 yang lalu di rutan milik KPK.

Meskipun ditahan di sana, status hukumnya tetap sebagai tahanan kejaksaan karena proses penyidikannya ditangani langsung oleh institusi tersebut.

Kejaksaan Agung melalui tim penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi dalam rangka pendalaman perkara pencucian uang tersebut.

Pemeriksaan saksi terbaru itu melibatkan tiga pihak swasta serta empat orang saksi dari unsur penyidik kepolisian.