Kebijakan sayembara berhadiah bagi warga yang menangkap pelaku kejahatan jalanan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berlaku.

Ia berpendapat bahwa kebijakan itu berpotensi mendorong masyarakat untuk mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui tayangan siniar di kanal YouTube miliknya pada Selasa 28 Juli 2026.

Menurut Mahfud, tindakan tersebut dapat memicu anarki di tengah masyarakat yang menyerupai hukum rimba.

Ia mengingatkan bahwa bahaya dari kebijakan ini meliputi risiko salah tangkap hingga sasaran empuk amuk massa.

Sebagai contoh, ia membagikan pengalaman pribadinya yang hampir menjadi korban salah tuduh pencurian.

Solusi untuk mengatasi kekurangan pengamanan dinilai bukan melibatkan warga lewat sayembara, melainkan menambah jumlah aparat.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sempat menjelaskan bahwa sayembara tersebut dihadirkan sebagai bentuk terapi kejut bagi pelaku kriminal.

Dalam perbincangan langsung dengan Dedi Mulyadi saat menghadiri acara pernikahan kolega mereka, Mahfud mendengarkan penjelasan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai terapi kejut guna menekan niat pelaku kejahatan.

Kendati memahami maksud di balik langkah itu, Mahfud tetap bersikeras bahwa metode penegakan ketertiban umum tidak boleh melompati batasan hukum formal yang berlaku demi menghindari jatuhnya korban jiwa dari pihak yang tidak bersalah di tangan massa yang emosional.