Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo mengukuhkan jajaran kepengurusan baru.

Pengukuhan Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026-2031 tersebut berlangsung di Gedung Bhakti Dharma Waspada.

Lokasi acara berada di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, pada hari Rabu.

Momen ini menjadi langkah strategis organisasi keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Organisasi juga diharapkan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan visi nasional.

Arah Kebijakan dan Pengesahan Organisasi

Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono melaporkan bahwa susunan pengurus inti telah mengantongi pengesahan resmi dari Kementerian Hukum.

Pengesahan tersebut menjadi landasan hukum bagi kepengurusan baru dalam menjalankan roda organisasi secara akuntabel.

Jajaran pengurus inti berasal dari beragam latar belakang profesi mulai dari akademisi hingga dunia usaha.

Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama sebagai pedoman bagi kepengurusan baru selama masa bakti berjalan.

Kebijakan tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan penguatan tata kelola organisasi berbasis digital.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosial dan kolaborasi lintas sektoral.

Menyongsong Indonesia Emas 2045

Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk mencetak generasi muda yang berintegritas dan menguasai teknologi.

KBPP Polri didorong untuk terus memperkuat budaya gotong royong serta menjaga persatuan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Seluruh anggota keluarga besar Polri juga diingatkan agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap langkah pengabdian.

Dengan sinergi yang kuat bersama Polri dan masyarakat, organisasi ini diyakini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.