Pemerintah didorong untuk segera mewajibkan para importir agar menyerap garam lokal yang memenuhi standar mutu.

Langkah tersebut dinilai krusial agar lonjakan volume impor tidak sampai merugikan produsen garam di dalam negeri.

Desakan ini mengemuka seiring tren kenaikan volume impor garam industri yang tercatat sepanjang periode berjalan.

Badan Pusat Statistik mencatat impor garam industri kode HS 25010093 mencapai sekitar 936 ribu ton pada rentang Januari-Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 13,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah telah mematok target kenaikan produksi garam nasional guna mencapai swasembada pada 2027.

Dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi garam naik dari 2,25 juta ton pada 2025 menjadi 2,5 juta ton pada 2026.

Tata Kelola Impor dan Pengawasan Ketat

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan impor harus disusun berdasar neraca kebutuhan industri yang akurat.

Impor seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi spesifikasi yang memang belum bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Menurutnya, peningkatan produksi nasional tidak akan memberi hasil optimal tanpa adanya kepastian pasar bagi para petani garam.

Prinsip kewajiban serap lokal sempat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017.

Aturan tersebut kemudian dicabut lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2022 tanpa regulasi pengganti khusus.

Kini, pemerintah dipandang perlu memastikan prinsip penyerapan garam lokal kembali diterapkan dalam setiap kebijakan impor.