Pemerintah kembali memberikan dukungan anggaran untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut mencakup pembayaran gaji para manajer koperasi yang akan ditanggung langsung lewat anggaran negara.

Skema pembiayaan itu dipastikan hanya berlaku pada masa transisi agar koperasi memiliki fondasi yang kuat.

Aturan mengenai penggajian tersebut diklaim segera memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa proses finalisasi regulasi itu hampir rampung.

Aturan mengenai gaji manajer koperasi tersebut ditargetkan dapat terbit dalam waktu dekat.

Pemerintah akan menanggung penuh gaji para manajer selama dua tahun pertama pelaksanaan program.

Dukungan itu diberikan agar koperasi mempunyai waktu membangun usaha hingga mampu mandiri.

Setelah masa transisi berakhir, seluruh biaya operasional diharapkan berasal dari pendapatan koperasi.

Besaran nominal gaji yang akan diterima para manajer bakal disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit.

Rincian teknis terkait mekanisme tersebut akan diatur lebih lengkap di dalam regulasi yang sedang disusun.

Pembiayaan melalui anggaran negara hanya diperuntukkan khusus bagi posisi manajer pengelola koperasi.

Sementara itu, pegawai atau staf tetap menerima gaji dari kas internal unit usaha masing-masing.

Anggota koperasi tidak memperoleh gaji dari pemerintah dan justru menerima pembagian Sisa Hasil Usaha.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.