Koordinasi lintas kementerian juga menjadi kunci dalam mengendalikan masuknya komoditas pergaraman dari luar negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bertugas menyusun neraca kebutuhan secara transparan bagi publik.

Kementerian Perdagangan memastikan persetujuan impor tidak sekadar berdasarkan kelengkapan administrasi semata.

Kementerian Perindustrian memverifikasi kebutuhan berdasarkan spesifikasi garam yang belum tersedia di pasar domestik.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan kapasitas produksi nasional sebagai dasar penetapan kebijakan.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menetapkan target swasembada pada 2027.

Pasal 15 dalam regulasi itu membuka peluang pemenuhan dari sumber lain pada keadaan tertentu saat terjadi gangguan pasokan.

Rizal mengingatkan agar penetapan kondisi tersebut harus berdasar parameter yang jelas dan berbasis data akurat.

Ekonom Praxa Institute, Hardy Hermawan, menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar garam impor tidak merambah pasar konsumsi.

Pemerintah harus memastikan tidak ada kebocoran garam impor ke pasar rumah tangga melalui praktik oplosan.

Ia juga meminta proses perizinan impor berjalan secara transparan dan adil tanpa memberikan keistimewaan pada pelaku tertentu.