Otoritas Indonesia disebut gencar melakukan penuntutan hukum terhadap para aktivis lingkungan hidup dan pemimpin komunitas masyarakat adat.

Laporan terbaru Human Rights Watch menunjukkan bahwa tindakan hukum ini menargetkan pihak-pihak yang menentang pencemaran serta deforestasi.

Sorotan Laporan Hak Asasi Manusia

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin memperketat ruang ekspresi publik lewat pelibatan militer dalam berbagai proyek strategis.

Laporan setebal 70 halaman tersebut mendokumentasikan bagaimana kepolisian merespons aduan perusahaan dengan membungkam warga adat.

Banyak aktivis yang dijerat menggunakan pasal pencemaran nama baik hingga tuduhan penyebaran komunisme akibat memprotes kerusakan alam.

Kasus Hukum di Berbagai Daerah

Human Rights Watch meneliti lebih dari 50 kasus dari rentang waktu 2015 hingga 2025 di berbagai wilayah nusantara.

Sejumlah warga dan petani lokal mengalami proses peradilan panjang meskipun pengadilan tinggi akhirnya menolak sebagian besar tuntutan.

Organisasi internasional tersebut mendesak pemerintah agar segera menghentikan penyalahgunaan sistem peradilan pidana demi kepentingan investasi.

Pengalaman Pahit Para Pejuang Ruang Hidup

James Watt, seorang petani adat Dayak di Kalimantan Tengah, ditangkap setelah dituduh memanen buah sawit di lahan sengketa yang berada di luar hak guna usaha perusahaan.

Proses hukum yang dijalaninya tidak hanya berujung pada vonis penjara, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis mendalam setelah rekannya sesama petani meninggal di dalam tahanan akibat tidak mendapatkan penanganan medis yang layak.

Pengalaman serupa dirasakan oleh Haslilin, seorang ibu rumah tangga di Sulawesi, yang harus menghadapi proses hukum setelah melakukan aksi protes terhadap pencemaran air dan udara akibat aktivitas penambangan nikel di dekat permukiman warga.