Gerakan patungan untuk hutan Kalimantan yang diinisiasi oleh kreator konten Ferry Irwandi berhasil menghimpun dana miliaran rupiah.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat kapasitas finansial yayasan lokal serta membeli tanah warga agar terhindar dari alih fungsi lahan.

Namun, pengamat menilai langkah tersebut memiliki sejumlah persoalan mendasar yang justru dapat melanggengkan akar ketidakadilan ekologis.

Kekeliruan Mengidentifikasi Akar Masalah

Kampanye tersebut berangkat dari asumsi bahwa kerusakan hutan terjadi karena masyarakat kekurangan dana untuk menjaganya.

Padahal, kebakaran hutan dan lahan bersumber dari konsesi besar perusahaan tambang serta lemahnya penegakan hukum.

Data menunjukkan sebanyak 25.524 titik panas atau sekitar 74% di Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi korporasi.

Logika Pasar dalam Konservasi Alam

Skema kompensasi finansial yang ditawarkan berisiko mengunci pelestarian lingkungan dalam logika pasar komoditas.

Publik seolah harus membayar lebih tinggi untuk menandingi tawaran modal industri ekstraktif agar hutan tetap terjaga.

Pendekatan ini dikhawatirkan mengabaikan hak ruang hidup masyarakat adat serta kontrol langsung di tingkat tapak.

Alternatif Pembiayaan yang Lebih Berkelanjutan

Konservasi alam berskala besar tidak harus selalu bergantung pada pembelian atau penguasaan aset alam oleh publik.

Sebagai perbandingan, Fundo Amazonia di Brasil menggunakan dana hibah non-reimbursable yang mencapai miliaran reais untuk melindungi kawasan konservasi tanpa memperjualbelikan aset alam.

Kerangka Biodiversitas Global juga menghindari aksi konservasi yang menjadikan alam sebagai komoditas.

Pendekatan pendanaan campuran dari pemerintah dan korporasi dinilai lebih efektif untuk mencapai target perlindungan ekosistem jangka panjang.