Risiko Bagi Masyarakat Adat dan Wilayah Konsesi

Mengamankan kawasan hutan dari ancaman sawit dan tambang tidak secara otomatis menjawab persoalan siapa yang memegang kendali dan memperoleh manfaat.

Laporan Rainforest Foundation Norway mencatat bahwa bantuan yang benar-benar sampai ke kantong warga lokal dan masyarakat adat untuk melestarikan hutan sangatlah minim.

Di sisi lain, izin restorasi ekosistem yang diandalkan seringkali berdiri di atas hutan negara yang tumpang tindih dengan wilayah adat.

Koalisi masyarakat sipil mencatat ada belasan izin restorasi yang berpotensi menggusur masyarakat adat yang bergantung pada hutan.

Jalan Keluar Menuju Keadilan Ekologis

Alih-alih membuat alam semakin mudah diperjualbelikan melalui donasi publik, keadilan ekologis dapat ditempuh dengan menuntut tanggung jawab negara.

Negara perlu mencabut izin konsesi korporasi nakal, menghentikan kriminalisasi warga, serta menegakkan hukum secara tegas.

Selain itu, percepatan pengesahan undang-undang terkait masyarakat adat sangat krusial agar kontrol dan hak atas tanah secara langsung berada di tangan komunitas lokal.

Korporasi juga harus diwajibkan untuk mencegah serta memulihkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usahanya secara penuh.