Lembaga penegak hukum kembali menggelar operasi tangkap tangan yang menyasar kepala daerah pada Selasa 28 Juli 2026.

Dalam operasi senyap tersebut, pejabat yang diamankan oleh tim penyelidik adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Konfirmasi mengenai kegiatan penindakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Melalui pesan singkat pada Rabu 29 Juli 2026, pimpinan lembaga antirasuah itu menyatakan bahwa informasi tersebut benar.

Meskipun demikian, pihak berwenang belum bersedia merinci perkara spesifik yang menjerat kepala daerah tersebut.

Selain itu, rincian mengenai total orang yang ikut terjaring dalam operasi senyap itu juga belum diungkapkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penindakan ini diarahkan untuk ditanyakan langsung kepada juru bicara instansi.

Pejabat yang bersangkutan tercatat baru memimpin wilayah tersebut setelah terpilih melalui kontestasi Pilkada 2024.

Pelantikan kepala daerah itu bersama pihak lainnya dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025.

Pencalonan pasangan tersebut sebelumnya memperoleh dukungan dari gabungan sejumlah partai politik pendukung.

Sepanjang tahun berjalan ini, lembaga antirasuah tercatat cukup aktif mengamankan sejumlah kepala daerah melalui operasi senyap.

Berbagai modus pelanggaran hukum yang ditangani meliputi dugaan suap, pemerasan, serta penerimaan gratifikasi.

Sejumlah kepala daerah dari berbagai daerah lain yang turut diproses hukum di antaranya meliputi Wali Kota Madiun Maidi hingga Bupati Pati Sudewo.

Daftar penindakan tersebut juga mencakup kepala daerah dari Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim, Kuantan Singingi, Langkat, Sukoharjo, serta Lombok Barat.