Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia ke dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Langkah tersebut diambil guna memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter juga mempertimbangkan sektor riil.

Batasan Kewenangan dan Posisi Danantara di KSSK

Kehadiran lembaga pengelola investasi ini memicu respons dari sejumlah pengamat ekonomi Tanah Air.

Syafruddin Karimi menilai pelibatan tersebut dapat dipahami jika pemerintah ingin membawa data sektor riil ke meja rapat.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa kebutuhan akan informasi tidak sama dengan pemberian kewenangan penuh.

KSSK selama ini beranggotakan empat lembaga yang memegang mandat publik sebagai regulator resmi.

Posisi Danantara dinilai berbeda karena bertindak sebagai pengelola investasi negara, bukan sebagai regulator keuangan.

Oleh sebab itu, keterlibatan entitas tersebut harus bersifat teknis, terbatas, serta tidak memiliki hak suara dalam voting.

Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menyampaikan pandangan serupa terkait potensi risiko tata kelola.

Lembaga yang memiliki kepentingan investasi langsung seharusnya berada dalam posisi diawasi.

Keberadaan pihak yang memiliki portofolio proyek di dalam ruang kebijakan dikhawatirkan memunculkan masalah baru.

Pemerintah pun didorong untuk menetapkan aturan yang tegas mengenai batas kewenangan apabila lembaga tersebut tetap dilibatkan.

Syafruddin menambahkan bahwa besarnya aset yang dikelola serta kaitannya dengan proyek strategis membuat kegagalan dapat berdampak luas.

Kendati demikian, aspek tata kelola harus dijaga agar lembaga tersebut tidak membawa kepentingan portofolio ke ruang keputusan.

Perbandingan dengan Temasek di Singapura turut disorot untuk memperlihatkan batas sehat antara negara sebagai pemilik aset dan regulator.

Yusuf Rendy Manilet menegaskan bahwa bank besar yang bersifat sistemik saja tetap berada di bawah pengawasan, bukan pembuat kebijakan.

Potensi moral hazard serta informasi yang tidak setara dikhawatirkan muncul jika batas kewenangan tidak diatur secara ketat.