Pemerintah pusat tengah merancang skema khusus agar lembaga koperasi dapat berpartisipasi aktif dalam bisnis perdagangan karbon nasional.

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor lingkungan tidak hanya dinikmati oleh kalangan korporasi saja.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pemasok jasa lingkungan yang masif.

Potensi besar tersebut terutama berasal dari kawasan hutan serta area mangrove yang terbukti mampu menyerap emisi karbon dengan sangat baik.

Pemerintah ingin memastikan keuntungan dari perdagangan karbon dapat kembali langsung kepada rakyat melalui wadah unit usaha koperasi.

Kolaborasi kuat antara ekonomi sirkular dan pasar karbon ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan.

Koperasi nantinya dapat bertindak langsung sebagai pengelola unit karbon pada kawasan hutan atau area mangrove yang potensial.

Melalui skema tersebut, koperasi bisa mendaftarkan unit karbon ke Sistem Registri Nasional sebelum memperdagangkannya di pasar.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kementeriannya akan mendorong koperasi masuk ke berbagai sektor strategis.

Peran koperasi akan dikembalikan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi tidak lagi hanya identik dengan usaha kecil atau simpan pinjam konvensional di tengah masyarakat luas.

Koperasi di Indonesia kini didorong mampu memasuki sektor-sektor besar yang selama ini didominasi oleh badan usaha swasta dan negara.