Wacana perombakan kabinet di jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Langkah evaluasi ini dinilai sudah waktunya dilakukan menjelang masa dua tahun pemerintahan berjalan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa langkah tersebut krusial untuk menyingkirkan pembantu presiden yang tidak menunjukkan performa maksimal.

Menurutnya, perombakan diperlukan untuk mengatasi menteri yang sering menimbulkan polemik serta terseret dalam berbagai isu hukum.

Ia menilai bahwa kehadiran menteri yang tidak berkinerja baik dapat merusak citra keseluruhan pemerintah di mata publik.

Meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja personal Presiden Prabowo masih terpantau tinggi, penilaian terhadap kinerja kabinet bisa mengalami penurunan.

Penurunan tersebut dinilai terjadi akibat ulah menteri yang tidak optimal dan kerap menciptakan kegaduhan di ruang publik.

Dalam pandangannya, terdapat tiga kategori kementerian yang dinilai paling layak untuk segera dievaluasi kinerjanya.

Kategori pertama mencakup kementerian yang berkaitan langsung dengan urusan ekonomi karena sektor ini menjadi sorotan utama masyarakat.

Kategori kedua adalah kementerian yang belakangan memicu kegaduhan internal hingga mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Sementara itu, kategori ketiga menyasar kementerian yang terseret oleh isu hukum meskipun belum terbukti secara resmi di pengadilan.

Isu hukum yang melibatkan pejabat terkait tetap dinilai mampu merusak persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah secara luas.