Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pihak kepolisian agar mengungkap penyebab kematian seorang pria bernama Sutrimo secara transparan.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi menilai peristiwa ini sangat serius karena korban diduga merupakan kepala rumah tangga mantan Jampidsus.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyatakan bahwa negara berkewajiban menyelidiki setiap kasus kematian yang tidak wajar.

Penyelidikan harus dilakukan secara cepat guna mengamankan berbagai barang bukti penting dari lokasi kejadian.

Bukti tersebut mencakup rekam medis, rekaman kamera pengawas, catatan komunikasi terakhir, hingga keterangan para saksi.

Keterlambatan dalam mengamankan barang bukti dinilai dapat menghambat proses pencarian kebenaran secara menyeluruh.

Mengingat perkara ini berkaitan dengan mantan pejabat tinggi penegak hukum, koalisi menekankan perlunya standar akuntabilitas yang tinggi.

Proses hukum juga harus bebas dari intervensi serta menjamin perlindungan penuh bagi keluarga korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diminta untuk memberikan perlindungan serta memastikan pemulihan bagi keluarga korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa jajarannya saat ini masih melakukan penyelidikan.

Polisi telah mengumpulkan keterangan dari pihak keluarga, pengemudi ambulans, dan petugas rumah sakit.

Standar Akuntabilitas dan Hak Keluarga Korban

Ardi Manto Adiputra menekankan bahwa penyelidikan harus memenuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi guna mencegah konflik kepentingan.

Proses penegakan hukum ini wajib bebas dari intervensi serta menjamin pengawasan eksternal oleh lembaga negara independen agar penanganan perkara berjalan objektif.

Selain itu, koalisi mengingatkan agar pengungkapan kasus tidak dibangun melalui spekulasi publik atau stigma terhadap korban.

Keluarga Sutrimo juga berhak memperoleh informasi yang jelas, pendampingan hukum, serta jaminan keamanan selama proses pemeriksaan berlangsung.