Kabar mengejutkan sekaligus monumental datang dari jantung kebijakan moneter dan keuangan Indonesia. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai orang nomor satu di bank sentral tersebut.
 
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pemerintah pada hari ini, Senin (27/7/2026), menandai akhir dari sebuah era kepemimpinan yang dinilai banyak membawa transformasi digital dan stabilitas pada nilai tukar Rupiah di tengah gejolak ekonomi global.
 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjadi pihak yang pertama kali menyampaikan kabar tersebut kepada publik melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pagi ini.
 

Kronologi Pengunduran Diri: Surat Resmi Diterima Presiden

Berdasarkan keterangan resmi dari Mensesneg, keputusan besar ini telah melalui proses administratif yang ketat. Surat pengunduran diri Perry Warjiyo telah diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sehari sebelumnya, yakni pada Minggu (26/7/2026).
 
"Per kemarin, secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia yang ditujukan langsung kepada Bapak Presiden," ungkap Prasetyo Hadi di hadapan awak media dengan nada yang penuh takzim.
 
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui permohonan tersebut. Tak hanya sekadar menerima, Kepala Negara juga menyampaikan rasa hormat yang mendalam atas loyalitas dan kerja keras Perry selama memimpin institusi penjaga kedaulatan moneter negara ini.
 
"Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian luar biasa yang telah diberikan selama tujuh tahun lamanya," imbuh Mensesneg.
 

Tujuh Tahun Penuh Dedikasi: Warisan Kebijakan Moneter

Pengabdian Perry Warjiyo selama tujuh tahun terakhir (sejak 2018) memang tercatat sebagai salah satu masa paling dinamis dalam sejarah Bank Indonesia. Di bawah nahkodanya, BI berhasil menavigasi badai krisis ekonomi global, mulai dari pemulihan pasca-pandemi, lonjakan inflasi global, hingga tensi geopolitik yang mengancam rantai pasok dunia.
 
Salah satu warisan terbesarnya adalah akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Peluncuran dan ekspansi masif Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga BI-FAST telah merevolusi sistem pembayaran nasional, mendorong inklusi keuangan hingga ke pelosok desa, dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
 
Selain itu, pada masa kepemimpinannya, BI juga kian gencar melakukan diversifikasi kerja sama internasional dan mengurangi ketergantungan pada Dolar AS (de-dolarisasi). Hal ini sejalan dengan wacana strategis yang belakangan banyak digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk komentar dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dengan Bank Sentral China dan negara-negara BRICS lainnya, yang dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan Rupiah di mata dunia.