Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Kalimantan.

Instruksi tersebut mendorong koordinasi lintas sektor agar upaya konservasi gajah berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi.

Antoni menjelaskan bahwa kebijakan ini mewajibkan pembentukan koridor satwa liar dan kawasan konservasi di lokasi yang berpotongan dengan jalur migrasi gajah.

Hal ini bertujuan untuk menjaga keterhubungan habitat gajah di alam liar.

Keterlibatan Lintas Sektor

Kebijakan ini melibatkan sembilan kementerian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemerintah daerah di Sumatra dan Kalimantan Utara.

Mereka akan bekerja sama secara terkoordinasi untuk melindungi gajah dari ancaman kepunahan.

Langkah ini diambil menyusul menurunnya populasi gajah Sumatera dan Kalimantan akibat perusakan habitat dan konflik dengan manusia.