Apakah Kendaraan Menunggak Pajak Tak Bisa Beli Pertalite? Ini Penjelasan Aturannya
Isu mengenai kendaraan yang menunggak pajak tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite belakangan ramai beredar dan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk seluruh Indonesia.
Aturan itu hanya diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat (PAB).
Hanya Berlaku di Wilayah NTT
Dalam regulasi tersebut, kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah NTT.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebut larangan penggunaan BBM bersubsidi diberlakukan di seluruh SPBU untuk umum di daerah.
Selain kendaraan yang menunggak pajak, pembatasan juga berlaku bagi kendaraan berpelat nomor luar Provinsi NTT. Selama berada di wilayah tersebut, kendaraan dari luar daerah tidak dapat membeli BBM bersubsidi.
Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Pemerintah Provinsi NTT menjelaskan kebijakan tersebut dibuat untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa tujuan penerbitan peraturan gubernur adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan dari PKB, PBBKB, dan PAB.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 ditandatangani pada 24 Maret 2025 dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2025.
Belum Berlaku Secara Nasional
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menjelaskan pengawasan terhadap Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) mengacu pada Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Dalam ketentuan tersebut, pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama antara BPH Migas dengan instansi terkait maupun pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kepala BPH Migas dan gubernur.
Hingga saat ini belum terdapat kebijakan serupa yang diterapkan secara nasional. Di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah juga belum mengeluarkan aturan yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi.
Update Terbaru
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB






