Tantangan lainnya adalah bagaimana volume gas yang tersedia dapat dialokasikan kepada seluruh industri penerima HGBT secara tepat.

>>> Mal Taman Anggrek Hadirkan Summer Camp with Care Bears untuk Liburan Sekolah

“Masalahnya ini bukan hanya kekurangan gas, tetapi bagaimana volume gas yang tersedia tersebut dapat dialokasikan kepada seluruh penerima HGBT.

Jadi, di samping masalah harga juga ada masalah kepastian pasokan,” ujarnya.

Adapun tujuh sektor industri penerima HGBT dalam Kepmen tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Dari sisi volume, sektor pupuk mencatat kebutuhan terbesar, yakni 190,700 BBTUD.

Setelah itu disusul keramik 133,243 BBTUD, petrokimia 98,629 BBTUD, kaca 97,673 BBTUD, baja 61,103 BBTUD, oleokimia 50,790 BBTUD, dan sarung tangan karet 1,238 BBTUD.

Jika dibandingkan dengan total kebutuhan tujuh sektor industri sebesar 633,376 BBTUD, volume pasokan hulu sekitar 472,546 BBTUD setara dengan kurang lebih 74,61 persen dari kebutuhan yang tercatat.

Artinya, masih terdapat selisih sekitar 25,39 persen.

Dalam konteks tersebut, Bisman menilai pemerintah perlu menyelaraskan penetapan penerima HGBT dengan ketersediaan pasokan gas sejak tahap awal perencanaan.

Sinkronisasi sejak awal dinilai penting agar kebutuhan industri, sumber pasokan, kontrak, serta rute penyaluran dapat lebih sesuai.

“Langkah yang perlu itu pemerintah mestinya bisa menyelaraskan penetapan penerima HGBT dengan ketersediaan pasokan gas sejak awal atau pada tahap perencanaan,” kata Bisman.

Selain itu, ia juga menilai percepatan pembangunan infrastruktur gas perlu menjadi perhatian. Terutama jaringan pipa dan fasilitas LNG yang dapat mendukung kelancaran penyaluran gas kepada industri penerima HGBT.

>>> LG xboom Stage 501 Resmi Dirilis di AS dengan Fitur AI Karaoke

“Selain itu juga percepatan pengembangan jaringan pipa dan fasilitas LNG,” tutupnya.