Tokoh Konservatif Sir Iain Duncan-Smith mendesak DWP untuk tetap menjaga akuntabilitas hukum guna memberikan efek jera.

Tanggapan Pemerintah

Juru bicara DWP menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum yang lebih kuat untuk memverifikasi data perbankan secara langsung dan memulihkan dana yang salah sasaran.

"Pemerintah mewarisi sistem yang rusak, tetapi kami kini memiliki kekuatan lebih besar untuk memeriksa langsung ke bank dan mengetahui aset para penipu," kata juru bicara DWP.

DWP mengklaim telah meninjau lebih dari satu juta klaim Universal Credit melalui Targeted Case Review dan menghentikan pembayaran senilai £1 miliar.

Juru bicara pemerintah lainnya menegaskan bahwa penipuan tunjangan tidak akan ditoleransi. Pemerintah menyebut sedang melakukan tindakan anti-penipuan terberat dalam satu generasi.

>>> AHY: Membangun Indonesia Itu Maraton, Bukan Sprint

Data menunjukkan bahwa tingkat penipuan dan kesalahan secara keseluruhan berada pada titik terendah sejak pandemi, namun pemerintah berencana untuk bertindak lebih jauh.