"Perkenalan bukan tindak pidana.

Akan tetapi, dalam perkara korupsi yang kompleks, jalur akses merupakan salah satu fakta yang lazim diuji untuk memahami konstruksi jaringan," ujarnya.

Ia menilai masih ada sejumlah pertanyaan yang layak dijelaskan kepada publik.

Mulai dari kapan John dan Nyoman saling mengenal, dalam kapasitas apa hubungan itu terjalin, apakah terjadi ketika Nyoman masih bertugas di Bea Cukai atau setelah menjadi anggota BPK, hingga apakah hubungan tersebut bersifat pribadi atau profesional.

"Celah informasi itulah yang memunculkan pertanyaan publik.

Dan menurut saya, BPK mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan apabila memang diperlukan demi menjaga independensi lembaganya," tegas Gautama.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menempatkan BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Karena itu, independensi lembaga tidak hanya harus dijaga dalam praktik, tetapi juga harus tampak di mata publik.

Gautama berpandangan BPK tidak perlu menunggu proses pidana untuk memberikan penjelasan apabila memang diperlukan demi menjaga kepercayaan publik.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan negara.

Ketika nama seorang anggota muncul dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum, masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang proporsional agar ruang spekulasi tidak berkembang," pungkas Gautama.

Ia menambahkan, keterbukaan justru akan memperkuat kredibilitas lembaga apabila hubungan yang dimaksud memang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun kewenangan jabatan.

"Apabila hubungan tersebut murni hubungan pribadi yang tidak berkaitan dengan jabatan maupun pelaksanaan tugas sebagai anggota BPK, penjelasan yang terbuka justru akan mengakhiri berbagai spekulasi.

Sebaliknya, apabila tidak ada penjelasan sama sekali, ruang tafsir publik akan terus melebar," tutupnya.