Guru Besar IPB Minta Klaim Rugi Rp600 Triliun Akibat Under-Invoicing Sawit Diaudit Independen
Untuk membuktikan adanya under-invoicing, aparat penegak hukum harus memiliki sejumlah bukti pendukung, yaitu data cermin (mirror data) yang menunjukkan nilai impor di negara tujuan jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor dari Indonesia, jejak aliran dana (financial trail) yang membuktikan adanya pembayaran selisih dana ke rekening pihak ketiga termasuk di yurisdiksi offshore, serta dokumen ganda berupa faktur komersial asli dan faktur yang digunakan untuk kepentingan kepabeanan.
"Tanpa bukti aliran dana dan dokumen ganda, perbedaan harga hanyalah sengketa valuasi perdata, bukan pidana," tegasnya.
Sudarsono menilai praktik under-invoicing dapat terjadi karena adanya kolusi antara eksportir dan importir yang didukung dokumen ganda serta aliran dana ke rekening luar negeri.
Karena itu, ia menilai model ekspor satu pintu melalui DSI hanya akan efektif apabila lembaga tersebut memiliki kewenangan nyata untuk memutus mata rantai kolusi, misalnya menjadi satu-satunya pihak yang menerima pembayaran devisa dari pembeli luar negeri.
Namun, ia mengingatkan adanya risiko apabila DSI hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi tanpa kemampuan investigasi.
"Pertanyaan kuncinya, apakah DSI dilengkapi dengan kewenangan dan kapasitas forensik untuk mengaudit transaksi, atau hanya menjadi perantara dagang baru?
Jika yang kedua, maka DSI berisiko menjadi birokrasi baru yang justru memperlambat ekspor," katanya.
Selain aspek tata kelola ekspor, Sudarsono mengingatkan bahwa perubahan mekanisme ekspor juga dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.
Ia menyebut sekitar 40 persen lahan sawit di Indonesia dimiliki petani rakyat yang melibatkan lebih dari 21 juta jiwa.
Harga tandan buah segar (TBS) sangat bergantung pada harga CPO di pasar global.
Menurut dia, apabila sentralisasi ekspor menyebabkan proses perdagangan menjadi lebih lambat atau membuat pembeli beralih ke negara lain, harga CPO dapat tertekan.
Penurunan harga CPO sebesar 10–20 persen akan langsung menurunkan harga TBS di tingkat petani.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat jutaan petani mengalami kerugian, menurunkan kemampuan produksi, hingga meningkatkan risiko kemiskinan di daerah sentra sawit.
"Ini akan memicu guncangan sosial-ekonomi yang masif di daerah," ujar Sudarsono.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB






