PSSI berencana melakukan audit terhadap pengelolaan dana non-APBN milik Federasi Futsal Indonesia.

Langkah pemeriksaan tersebut diambil untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub serta ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI pada tahun 2026.

Pengusulan anggaran tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak FFI agar perencanaan program berjalan sesuai kebutuhan tim nasional futsal.

Yunus menegaskan bahwa laporan keuangan PSSI selalu diaudit setiap tahun serta dipertanggungjawabkan secara transparan dalam kongres.

Namun, ia menilai persoalan keterlambatan subsidi klub dan ketiadaan insentif AFP merupakan masalah terpisah yang bersumber dari pendanaan non-APBN.

Pendanaan tersebut seharusnya diupayakan melalui sponsor, kerja sama komersial, atau pendapatan organisasi lainnya.

Pihak PSSI ingin memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban organisasi kepada klub secara objektif.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyatakan kesiapan lembaganya untuk memenuhi panggilan dari pimpinan PSSI.

Michael meminta agar pimpinan PSSI dapat bersikap objektif dalam menyikapi persoalan yang tengah bergulir.

FFI siap menjawab seluruh pertanyaan secara terbuka guna menyelesaikan permasalahan dengan tuntas.

Ia juga berharap proses penyelesaian ini dapat menghormati kedudukan hukum, sejarah, serta keberadaan entitas FFI.