PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Kick Off Kolaborasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Jumat (3/7).

Acara bertajuk "Bersama Perempuan Berdaya Membangun Ekonomi Indonesia" ini menjadi langkah awal sinergi tiga lembaga untuk memotret kontribusi perempuan pengusaha ultra mikro dalam struktur ekonomi nasional.

>>> PM Pakistan dan Menlu Afghanistan Melayat Jenazah Ali Khamenei

Data BPS menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia mencapai sekitar 56 persen. Sekitar 32 persen di antaranya berstatus sebagai pengusaha, tren yang terus meningkat.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaannya berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Kolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM dinilai strategis karena menyasar langsung basis nasabah PNM Mekaar. Mayoritas nasabah adalah perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai pelosok daerah.

Melalui data akurat dari sensus ini, ketiga lembaga berharap dapat menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih tepat sasaran.

>>> Pendaftaran Beta Tertutup Ketiga Monster Hunter Outlanders Dibuka, Uji Coba 7 Agustus

Apresiasi untuk Nasabah Mekaar

Direktur Utama PNM, Kindaris, menilai kolaborasi lintas instansi ini sangat penting. "Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dan roda penggerak ekonomi nasional," ujarnya.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi mendalam bagi para nasabah PNM Mekaar. "Ibu-ibu Mekaar adalah pahlawan keluarga dan pahlawan bangsa," katanya.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti peran nyata nasabah Mekaar sebagai representasi perempuan berdaya. "Ibu-ibu Mekaar ini contoh perempuan berdaya dan kontributor terhadap roda ekonomi Indonesia," ujar Amalia.

>>> Pokémon Scarlet & Violet Kembali Hadirkan Hisuian Typhlosion 7-Star Tera Raid

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mendorong perempuan Indonesia semakin berdaya dan mandiri secara ekonomi.