Proses penyesuaian KBLI 2025 pada sistem OSS ternyata tidak sesederhana mengganti kode kegiatan usaha. Banyak perusahaan justru mengalami penolakan karena kewajiban administrasi lain yang belum dipenuhi.

Menurut para ahli hukum, hambatan utama sering kali berasal dari dokumen perusahaan yang belum diperbarui.

Perusahaan yang sudah lama berdiri namun jarang meninjau administrasi korporasi menjadi yang paling rentan mengalami kendala.

Kunci Kelancaran: RUPS Tahunan dan Beneficial Ownership

Salah satu syarat penting yang kerap terlewat adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Perusahaan wajib memastikan RUPS telah digelar dan hasilnya tercatat dengan benar.

Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan beneficial ownership atau pemilik manfaat juga menjadi faktor krusial. Data pemilik manfaat harus diisi lengkap dan akurat di sistem OSS.

Ahli hukum menyarankan agar perusahaan melakukan audit administrasi sebelum mengajukan perubahan KBLI. Dengan begitu, potensi penolakan bisa diminimalkan.

Langkah preventif ini dinilai lebih efektif daripada harus memperbaiki data setelah ditolak sistem. Perusahaan juga disarankan berkonsultasi dengan konsultan hukum jika mengalami kesulitan.