Akademisi Kritik Stiker Larangan Beli BBM bagi Penunggak Pajak Motor
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pendapatan Daerah mulai menempelkan stiker pada kendaraan yang belum membayar pajak.
Stiker merah menandai kendaraan penunggak pajak, sementara stiker biru untuk yang sudah patuh.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Melki Laka Lena.
Aturan itu melarang pemilik kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU.
Pengecekan stiker dilakukan oleh petugas Samsat dan kepolisian di SPBU. Tujuannya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah NTT.
Kritik Akademisi
Dr. Rolland E. Fanggidae, akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Ia menilai instrumen pembatasan akses BBM subsidi sebagai alat penagihan pajak daerah berpotensi menimbulkan masalah.
Menurut Rolland, pajak kendaraan adalah penerimaan daerah, sedangkan subsidi BBM berasal dari APBN dan diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Mengaitkan keduanya dinilai tidak tepat.
Ia khawatir kebijakan ini salah sasaran karena masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar pajak justru kehilangan akses BBM subsidi.
"Orang yang menunggak pajak belum tentu tidak mau membayar, bisa saja mereka mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya.
Rolland juga mempertanyakan efektivitas kebijakan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas, sementara dampak sosial dan ekonomi bisa lebih besar.
Mayoritas masyarakat NTT bergantung pada sepeda motor untuk mencari nafkah, seperti ojek, pedagang kecil, petani, dan nelayan.
Jika mereka harus beralih ke BBM nonsubsidi, biaya operasional meningkat dan dapat mengurangi pendapatan usaha mikro.
Selain itu, pengawasan di SPBU memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, terutama di wilayah kepulauan.
Rolland juga memprediksi masyarakat akan beralih membeli BBM eceran atau Pertamini jika akses di SPBU dibatasi.
Hal itu justru dapat menghambat tujuan kebijakan dan menggerus program BBM Satu Harga. Rolland mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan yang mempermudah kepatuhan masyarakat, bukan pembatasan.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






