Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mencabut larangan ekspor model kecerdasan buatan (AI) paling canggih milik Anthropic, yaitu Mythos 5 dan Fable 5.

Keputusan ini membuka akses bagi pengguna di seluruh dunia untuk menggunakan kedua model tersebut dalam waktu dekat.

Anthropic mengonfirmasi telah menerima pemberitahuan dari Departemen Perdagangan AS mengenai pencabutan pembatasan ekspor tersebut.

"Kami akan mulai memulihkan akses mulai besok, dan akan membagikan pembaruan secepatnya," demikian pernyataan Anthropic, Selasa (30/6).

Menteri Perdagangan Howard Lutnick juga mengumumkan pencabutan ini melalui media sosial X.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah bekerja sama erat dengan Anthropic selama dua pekan terakhir untuk menganalisis dan menyetujui Fable 5.

Fable merupakan versi dari model AI paling canggih Anthropic, Mythos, yang dilengkapi batasan tambahan untuk penggunaan publik.

Larangan ekspor sebelumnya dipicu oleh temuan celah keamanan oleh mitra tepercaya, yang disebut-sebut sebagai Amazon.

Celah tersebut memungkinkan sistem pengamanan Fable untuk dikelabui.

Anthropic menyebut celah itu "sederhana" dan juga ditemukan pada model lain yang tersedia untuk umum.

Perusahaan kemudian menerapkan langkah pengamanan baru untuk menangani kerentanan yang dilaporkan.

Departemen Perdagangan sempat mewajibkan Anthropic menangguhkan penggunaan oleh warga negara asing, termasuk karyawannya sendiri.

Akibatnya, akses pelanggan ke Mythos dan Fable sempat dinonaktifkan.

Setelah kerja sama mengatasi risiko siber, Departemen Perdagangan pekan lalu mengizinkan Mythos dirilis ke entitas terpilih yang disetujui pemerintah.

Para ahli menyebut Mythos mampu mengeksploitasi kerentanan keamanan siber dengan kecepatan belum pernah terjadi sebelumnya.

Anthropic membatasi peluncuran Mythos hanya kepada mitra utama untuk mengamankan perangkat lunak paling kritis di dunia.

Sebelumnya, Gedung Putih juga meminta OpenAI membatasi peluncuran GPT 5.6 hanya kepada mitra yang disetujui pemerintah.

OpenAI menyatakan tidak yakin proses akses pemerintah semacam itu harus menjadi standar jangka panjang.