Penjelasan Komnas Perempuan Soal Kasus YTR Belum Masuk Kategori Penyiksaan Menurut Konvensi PBB
Pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR (29) di Bandung belum dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan memicu perdebatan di ruang publik. Banyak yang menilai kekerasan yang dialami korban sudah memenuhi gambaran penyiksaan karena tingkat kekerasannya yang sangat berat.
Komnas Perempuan menjelaskan penilaian tersebut mengacu pada definisi hukum internasional dalam United Nations Convention Against Torture (CAT) atau Konvensi Anti-Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki unsur-unsur khusus sebelum suatu perbuatan dapat disebut sebagai penyiksaan.
Penganiayaan Berat Belum Otomatis Disebut Penyiksaan
Menurut Komnas Perempuan, dugaan kekerasan terhadap YTR memperlihatkan adanya penganiayaan berat yang berlangsung berulang dan dilakukan secara terencana. Dampaknya pun sangat serius, termasuk menyebabkan korban mengalami disabilitas.
Dari sisi penderitaan yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis, unsur rasa sakit yang berat dinilai telah terlihat dalam perkara tersebut.
Meski demikian, penetapan suatu tindakan sebagai penyiksaan tidak hanya didasarkan pada tingkat luka atau penderitaan yang ditimbulkan.
Dua Unsur yang Menjadi Acuan
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menerangkan bahwa Konvensi Anti-Penyiksaan PBB mensyaratkan sejumlah unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan.
1. Menimbulkan Penderitaan yang Sangat Berat
Unsur pertama ialah adanya tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental dalam tingkat yang berat.
Pada kasus YTR, unsur tersebut dinilai telah tampak. Korban diduga mengalami penganiayaan berulang, penyekapan, serta berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan luka serius.
2. Dilakukan untuk Tujuan Tertentu
Selain menimbulkan penderitaan berat, Konvensi PBB juga mensyaratkan adanya tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Tujuan itu dapat berupa memaksa korban memberikan pengakuan, memperoleh informasi, menjatuhkan hukuman, melakukan intimidasi, ataupun tindakan yang didorong oleh diskriminasi.
Karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya melihat tingkat kekerasannya, tetapi juga mempertimbangkan motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut sesuai ketentuan dalam Konvensi Anti-Penyiksaan PBB.
Update Terbaru
Kronologi Lengkap Viral PKL Tegur Pemilik Rumah di Mojokerto karena Mobil Parkir di Depan Lapak
Rabu / 18-11-2026, 13:11 WIB
Atasi Dampak Karhutla, CT ARSA dan Koarmada Salurkan Lima Ton Bantuan
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Respon KPK Terkait Konsultasi Status Pekerjaan Seni Raffi Ahmad
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Waspada Penipuan Verifikasi SPPG, BGN Ingatkan Mitra Hati-Hati
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Timnas Indonesia Stagnan di Peringkat 116 FIFA Tanpa Jalani Laga
Rabu / 18-11-2026, 13:01 WIB
Tanggapan Dasco Terkait Isu Judi Online dan Tuduhan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Daftar Zodiak Profesional yang Jago Pisahkan Masalah Pribadi
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Karakter Finansial Shio Ayam Berdasarkan Elemen Kelahiran
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Langkah Pakai Blush On yang Efektif Samarkan Pipi Penuh Alami
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
OnePlus Turbo 7 Pro Kantongi Sertifikasi 3C dengan Pengisian 100W
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Motorola Signature 27 Alami Penurunan Kapasitas Baterai di Jerman
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Layar tanpa bezel Samsung berpotensi meluncur mendahului iPhone spesial Apple
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Kabar Duka, Mantan Bupati Tana Toraja Johanis Amping Situru' Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 12:55 WIB
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB






