Kemenkeu: Perubahan Iklim Ancam Perekonomian Indonesia
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi.
"Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan.
Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan yang berarti," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).
Herman menjelaskan Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut.
"Di satu sisi, kita menghadapi risiko fisik seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem yang mengganggu infrastruktur, pertanian, serta produktivitas," ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada situasi di mana berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, serta mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan.
Menurut dia, perkembangan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional, mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan.
"Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan," ujarnya.
Pembiayaan Iklim Masih Minim
Ia mengungkap pada periode 2018-2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar tiga persen.
Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar Rp70 triliun per tahun. Herman memandang angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah.
Namun, ia menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Herman pun mendorong pihak swasta berkontribusi lebih masif dalam pembiayaan iklim.
"Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujarnya.
Update Terbaru
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Kemenangan 7-0 Brasil atas Singapura Diwarnai Aksi Vinicius Jr
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB






