Untuk PLTU Jawa 7, tingkat utilisasi pembangkit tercatat berfluktuasi antara 46,5 persen hingga 85,23 persen sepanjang 2023 sampai Mei 2024.

Pengelola PLTU Jawa 7 dilaporkan menghadapi kesulitan memperoleh kontrak pasokan batu bara jangka panjang dari perusahaan tambang. Akibatnya, kebutuhan batu bara lebih banyak dipenuhi melalui pembelian di pasar spot dan kontrak jangka pendek.

in1

Situasi serupa juga dihadapi PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang bertanggung jawab mengamankan pasokan bahan bakar untuk pembangkit milik PLN maupun independent power producer (IPP).

Berdasarkan penjelasan yang diterima auditor, sejumlah pemasok lebih memilih kontrak tahunan dibandingkan komitmen jangka panjang karena harga DMO sebesar US$70 per ton dianggap kurang menarik secara ekonomi.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan, PLN EPI sempat mengalihkan batu bara dari beberapa pembangkit PLN lainnya, termasuk sebagian pasokan yang sebelumnya dialokasikan untuk PLTU Paiton 1 dan 2.

Industri Tambang Soroti Harga dan RKAB

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, mengakui distribusi batu bara DMO belum sepenuhnya berjalan lancar. Menurut dia, banyak perusahaan tambang menghadapi tekanan keuntungan akibat harga DMO yang berlaku saat ini.

Singgih menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali harga wajib pasok domestik agar tetap mencerminkan biaya produksi dan mampu menjaga keberlanjutan pasokan ke sektor ketenagalistrikan.

Selain faktor harga, keterlambatan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga disebut turut memengaruhi kelancaran produksi dan distribusi batu bara.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen. Menurutnya, ketidakpastian kuota produksi akibat keterlambatan RKAB membuat penambang kesulitan memastikan volume pengiriman batu bara untuk kebutuhan DMO.