Pemerintah Subsidi Pertalite Rp8.040 per Liter, Harga Jual Tetap Rp10.000
Pemerintah menanggung beban subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite sebesar Rp8.040 per liter.
Hal ini dilakukan untuk menjaga harga jual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap Rp10.000 per liter.
Informasi mengenai harga asli Pertalite yang lebih mahal dari Pertamax beredar melalui unggahan video di media sosial.
Video tersebut menampilkan struk pembelian Pertalite tertanggal 11 Juni 2026 yang menunjukkan harga keekonomian tanpa subsidi mencapai Rp18.040 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun, mengonfirmasi adanya unsur subsidi dalam harga jual Pertalite.
"Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual Rp10.000 per liter," ujarnya.
Selisih antara harga pasar dan nominal yang dibayar konsumen di SPBU sepenuhnya menjadi tanggung jawab kas negara.
"Benar besaran Rp8.000-an adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," tambah Roberth.
Manajemen Pertamina menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah. "Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh Pertamina.
Pertamina sebagai operator patuh kepada kebijakan pemerintah," kata Roberth.
Saat ini, Pertamax dengan angka oktan lebih tinggi dijual Rp16.250 per liter tanpa subsidi. Nilai tersebut tampak lebih murah dibandingkan harga keekonomian Pertalite.
"Karena harga Pertamax belum sepenuhnya sesuai mengacu pada harga keekonomian," jelas Roberth.
Secara perhitungan formula industri, nilai asli Pertamax dipastikan berada di atas Pertalite. "Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50% dari harga keekonomian.
Dengan RON lebih tinggi dan kualitas lebih baik, harga Pertamax pasti di atas Pertalite secara keekonomian," kata Roberth.
Intervensi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga jual eceran produk BBM nonsubsidi agar tidak bergejolak mengikuti pasar global.
"Per tanggal 10 Juni dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan beban fiskal," ujar Roberth.
Langkah koreksi harga juga diambil oleh badan usaha swasta di sektor serupa. "Penyesuaian harga juga dilakukan oleh semua BU Swasta.
Harga yang disesuaikan tidak sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berbasis harga pasar atau internasional," tambah Roberth.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






