Pemilih Swiss Gelar Referendum Pembatasan Populasi 10 Juta Jiwa
Para pemilih di Swiss melaksanakan pemungutan suara dalam sebuah referendum pada Minggu (14/6) untuk menentukan usulan pembatasan populasi negara tersebut maksimal 10 juta jiwa.
Langkah ini diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan sayap kanan, dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap tekanan layanan publik, harga perumahan, dan biaya hidup.
Apabila usulan ini disetujui, pembatasan populasi tersebut berpotensi mengancam hubungan bilateral serta perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja antara Swiss dengan Uni Eropa (UE) yang selama ini menjadi pemasok utama pekerja di sana.
Kekhawatiran Meluas ke Berbagai Kalangan
Seorang pakar migrasi di lembaga pemikir Avenir Suisse, Patrick Leisibach, menilai bahwa kekhawatiran terkait kepadatan penduduk kini telah meluas hingga ke kelompok politik sayap kiri karena kapasitas infrastruktur publik yang mulai terbatas.
"Ada pandangan anti-imigrasi tradisional di kalangan sayap kanan, tetapi saat ini bahkan banyak kalangan sayap kiri yang merasakan tekanan tersebut," katanya.
Helen Gulea, penjahit berusia 58 tahun asal Kenya yang bekerja paruh waktu di sebuah kios di Zurich, mengatakan, "Jika jumlah penduduk melebihi 10 juta, situasinya akan menjadi ketat dan imigrasi harus dibatasi."
Di sisi lain, pemerintah dan parlemen Swiss telah mendesak masyarakat untuk menolak inisiatif tersebut karena dinilai tidak tepat bagi perekonomian Swiss yang berorientasi ekspor, terlebih setelah adanya kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat.
Namun, anggota parlemen dari partai SVP, Thomas Matter, tetap berpendapat bahwa tingginya tingkat imigrasi secara keseluruhan tidak berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan di Swiss.
Beberapa tokoh internal partai pengusung sendiri menyatakan bahwa usulan ini bukan bertujuan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Uni Eropa, melainkan sebagai bentuk peringatan bagi pemerintah.
"Saya tidak ingin kebebasan bergerak berakhir," kata Heinz Taennler, politisi SVP sekaligus direktur keuangan wilayah Zug.
Ia menambahkan bahwa pengetatan kontrol tetap harus dilakukan oleh pemerintah Swiss meskipun kuota migrasi penduduk masih tersedia.
"Satu juta orang lagi masih bisa berimigrasi ke Swiss, tetapi pemerintah perlu mengambil tindakan," kata Heinz Taennler.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






