Para pemilih di Swiss melaksanakan pemungutan suara dalam sebuah referendum pada Minggu (14/6) untuk menentukan usulan pembatasan populasi negara tersebut maksimal 10 juta jiwa.

Langkah ini diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan sayap kanan, dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap tekanan layanan publik, harga perumahan, dan biaya hidup.

>>> Dean Huijsen Berlatih di Bali Usai Dicoret dari Skuad Spanyol

Apabila usulan ini disetujui, pembatasan populasi tersebut berpotensi mengancam hubungan bilateral serta perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja antara Swiss dengan Uni Eropa (UE) yang selama ini menjadi pemasok utama pekerja di sana.

Kekhawatiran Meluas ke Berbagai Kalangan

Seorang pakar migrasi di lembaga pemikir Avenir Suisse, Patrick Leisibach, menilai bahwa kekhawatiran terkait kepadatan penduduk kini telah meluas hingga ke kelompok politik sayap kiri karena kapasitas infrastruktur publik yang mulai terbatas.

"Ada pandangan anti-imigrasi tradisional di kalangan sayap kanan, tetapi saat ini bahkan banyak kalangan sayap kiri yang merasakan tekanan tersebut," katanya.

Helen Gulea, penjahit berusia 58 tahun asal Kenya yang bekerja paruh waktu di sebuah kios di Zurich, mengatakan, "Jika jumlah penduduk melebihi 10 juta, situasinya akan menjadi ketat dan imigrasi harus dibatasi."

Di sisi lain, pemerintah dan parlemen Swiss telah mendesak masyarakat untuk menolak inisiatif tersebut karena dinilai tidak tepat bagi perekonomian Swiss yang berorientasi ekspor, terlebih setelah adanya kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat.

>>> 5 Resep Hidangan Tradisional untuk Menyambut Tahun Baru Islam

Namun, anggota parlemen dari partai SVP, Thomas Matter, tetap berpendapat bahwa tingginya tingkat imigrasi secara keseluruhan tidak berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan di Swiss.

Beberapa tokoh internal partai pengusung sendiri menyatakan bahwa usulan ini bukan bertujuan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Uni Eropa, melainkan sebagai bentuk peringatan bagi pemerintah.

"Saya tidak ingin kebebasan bergerak berakhir," kata Heinz Taennler, politisi SVP sekaligus direktur keuangan wilayah Zug.

Ia menambahkan bahwa pengetatan kontrol tetap harus dilakukan oleh pemerintah Swiss meskipun kuota migrasi penduduk masih tersedia.

>>> Skotlandia Hadapi Haiti di Laga Perdana Grup C Piala Dunia 2026

"Satu juta orang lagi masih bisa berimigrasi ke Swiss, tetapi pemerintah perlu mengambil tindakan," kata Heinz Taennler.