>>> Amazon Two-Wheeler Store Catat Pertumbuhan 2x YoY, Didorong Kota Tier 2 dan 3

Dampak positif ekonomi ini berpotensi direplikasi oleh daerah-daerah lain di luar Jakarta jika para pimpinan daerah memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

“Itu harus berawal dari sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita,” kata Piter Abdullah.

Meskipun investasi awal pembangunan transportasi publik memerlukan anggaran yang sangat besar, manfaat jangka panjang bagi daerah diklaim jauh lebih menguntungkan.

“Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar,” ujar Piter Abdullah.

Guna mengatasi besarnya kebutuhan pendanaan awal tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) atau menerbitkan obligasi daerah.

Langkah pendanaan ini menuntut kualitas proposal proyek yang matang, transparansi publik, jaminan hukum, serta konsistensi regulasi agar investor tidak menghadapi risiko akibat pergantian kepemimpinan daerah.

“Dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Takutnya berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya,” ujar Piter Abdullah.

Pengembangan sistem integrasi transportasi massal yang luas pada akhirnya diyakini akan mengubah wajah kota secara menyeluruh. “Dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri.

>>> Tradisi Bertamu ke Rumah Tetangga Kian Pudar di Era Digital

Tapi dia akan mengubah kotanya,” kata Piter Abdullah.