BP BUMN Tegaskan PT Danantara Sumber Daya Bukan Makelar Ekspor
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukanlah makelar ekspor yang merugikan pelaku usaha pertambangan.
Hal ini disampaikan pada Jumat (12/6/2026).
Kehadiran anak usaha tersebut dirancang sebagai instrumen pengawasan pemerintah. Tujuannya memastikan komoditas sumber daya alam strategis diekspor dengan nilai wajar.
Langkah ini diambil untuk menyumbat celah praktik kecurangan perdagangan internasional. Khususnya manipulasi harga berupa transfer pricing dan under invoicing yang merugikan kas negara.
Fokus pada Pengawasan, Bukan Perdagangan
Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memaparkan bahwa praktik culas tersebut dilakukan lewat penjualan produk di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasi di luar negeri.
Selain itu, pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari fakta riil juga menjadi masalah.
"Kami hanya memastikan, tujuan kita sebenarnya 'eh, lu jualnya dengan harga yang bener dong'. Tujuan kita kan itu sebenarnya.
Bukan mengambil barang mereka dan menjadi calo yang kemudian menjual," ucap Dony Oskaria.
Melalui kontrol ketat dari lembaga baru ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan aliran kontribusi aktivitas komoditas bagi pembangunan dan masyarakat luas.
Pencegahan manipulasi harga menjadi fokus utama program kerja perseroan hingga akhir tahun ini.
Masa transisi dijadwalkan berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026 dengan tata niaga ekspor yang tetap berjalan normal.
Eksportir tetap memegang kendali penuh atas operasional pengiriman barang ke luar negeri.
Namun, mereka kini diwajibkan melaporkan aktivitas perdagangan melalui integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menghormati dan menjaga validitas seluruh kontrak dagang yang telah ditandatangani dan sedang berjalan.
Hal ini agar para investor tidak cemas.
"Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kami ingin pendapatan kita jadi lebih besar," tutur Dony Oskaria.
Implementasi kebijakan baru ini akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan sekali. Tujuannya memastikan tidak ada disrupsi pada rantai pasok komoditas nasional.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






