Program Cek Kesehatan Gratis terkendala masalah sosialisasi sebesar 32,2 persen.

Terkait stabilitas politik nasional, mayoritas masyarakat menunjukkan sikap tidak simpatik terhadap isu inkonstitusional.

Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan menolak segala bentuk upaya makar untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan.

Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli mengatakan secara rata-rata angka kepuasan masih cukup bagus.

"Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa tingginya kepercayaan publik ini sangat berkaitan erat dengan langkah tegas Kejaksaan Agung yang baru-baru ini mencopot serta menangkap Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional terkait kasus korupsi.

>>> Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Dinilai Positif bagi APBN

"Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Tingkat kepuasan yang tinggi ini dinilai menjadi alasan mengapa masyarakat cenderung memberikan kesempatan lebih bagi para menteri untuk bekerja tanpa perlu terburu-buru melakukan perombakan kabinet.

"Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal," kata Fadhli.

Ia menambahkan bahwa terdapat korelasi yang jelas antara kepuasan terhadap pemimpin negara dengan optimisme masyarakat terhadap ketahanan ekonomi mereka sendiri.

"Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," kata dia.

Mengenai penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, Fadhli menjelaskan bahwa hasil persentase tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan dan ekspektasi publik kepada kebijakan Presiden.

"Sebanyak 63,2 persen responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM," tuturnya.